Advertisement
Hak Angket Siap Diajukan Nasdem, PKS dan PKB, Tinggal Menunggu Keputusan PDIP
Ilustrasi Hak Angket / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Nasdem, PKS, dan PKB, ketiga partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar siap mengajukan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ketiga partai pendukung pasangan AMIN tersebut sudah mulai membicarakan opsi lain terkait hak angket. Pasalnya sampai saat ini PDI Perjuangan (PDIP) tak kunjung berinisiatif.
Advertisement
BACA JUGA: Innalillahi, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Djamaludin Ancok Wafat
Semula, mereka ingin menunggu kesiapan PDIP terlebih dahulu untuk ajukan hak angket. Meski demikian, kini mereka sudah jenuh saling menunggu. Oleh sebab itu, Nasdem, PKS, dan PKB menyiapkan opsi menjadi inisiator.
"Para sekjen [Nasdem, PKS, PKB] akan ajukan usul kepada pimpinan [partai], bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, 3 partai ini, 25 [anggota DPR] sedikit-sedikitnya. Kalau perlu tiga fraksi maju, nantikan diuji di paripurna," kata Hermawi di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Bila usulan ketiga sekjen partai pendukung Anies-Imin itu diterima oleh para ketua umum maka fraksi Nasdem, PKS, dan PKB bisa mengajukan hak angket yang syaratnya minimal diajukan oleh dua fraksi dengan tanda tangan 25 anggota DPR.
Meski demikian, dia menyadari jika hanya tiga fraksi pendukung Anies-Imin saja maka hanya bisa usulkan hak angket namun tetap sulit disahkan di rapat paripurna sebab kursi mereka di DPR belum sampai 50%. Dengan demikian, mereka berharap dukungan PDIP.
"Kita berharap di paripurna akan bertemu dan meneguhkan kembali dengan PDIP," jelas Hermawi.
BACA JUGA: Diduga Disengat Tawon, Pria di Pleret Meninggal Dunia
Dia mengaku, secara personal pihaknya sudah berkomunikasi dengan para politisi PDIP ihwal hak angket. Meski demikian, belum ada pembicaraan formal secara kelembagaan.
"Kita mengerti PDIP partai besar mereka juga masih sibuk menunggu macam-macam dan mengurus macam-macam. Kita yang gak sebesar PDIP saja sibuknya luar biasa," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
Presiden Prabowo Akan Mencoblos di TPS 08 Bojongkoneng Bogor
Polda Sumbar Ungkap Peran AKP Danang di Tambang Ilegal Solok
Advertisement
KJRI Upayakan Pemulangan 7 Jenazah TKI dari Malaysia
Pilkada 2024: Megawati Akan Mencoblos di TPS Kebagusan
KPK Sita Rp7 Miliar dari OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Advertisement
Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Advertisement
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Berita Pilihan
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
KPU Bantul Tunggu Revisi LPPDK Paslon Pilkada Bantul sampai Pukul 23.59 WIB Malam Nanti
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
- Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
- Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
- Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
- Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
- KPK Ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Peras Kepala Dinas untuk Biaya Pencalonan Pilkada
Advertisement
Advertisement
